BRG Latih Warga Desa di Riau Kelola Gambut dan Atasi Konflik SDA

PEKANBARU - Untuk menjalankan tugas sebagai fasilitator pemulihan lahan gambut, Badan Restorasi Gambut (BRG) RI membutuhkan lingkungan yang kondusif. Dengan lingkungan yang kondusif, proses pemulihan kawasan gambut menjadi lebih mudah dan cepat.

Karena itu BRG mengadakan pelatihan terhadap masyarakat desa agar mampu melakukan pemetaan dan negosiasi konflik sumber daya alam (SDA) di daerahnya masing-masing, Senin 18 September 2017.

Untuk gelombang pertama pelatihan tersebut diadakan untuk wilayah Riau dan Jambi.

"Kegiatan pelatihan ini ada enam gelombang. Tiga di Sumatera dan tiga di Kalimantan. Yang ini merupakan gelombang yang pertama," terang Deputi III Bidang Edukasi dan Kemitraan BRG, Myrna Safitri.

Kegiatan ini dipusatkan di Balai Pelatihan KLHK di jalan HR Soebrantas, Tampan, Pekanbaru. Di Riau sendiri ada 11 desa dari tiga kabupaten yang masuk dalam program restorasi gambut oleh BRG di 2017 ini. Kabupaten tersebut yakni Kepulauan Meranti, Bengkalis dan Dumai.

Myrna mengatakan, untuk tingkat desa, konflik yang kerap terjadi yakni persoalan tapal batas. Baik itu sesama masyarakat dan juga korporasi. Persoalan pengolahan lahan di lahan konsesi dan hutan juga sering dialami oleh masyarakat desa. Karena di lahan bergambut memang banyak kepentingan yang ada di sana.

Untuk itu, BRG mengadakan pembekalan ini sehingga nantinya masyarakat mampu mendata persoalan serta menyelesaikan konflik tersebut sejak dini.

"Kita tahu keterbatasan fasilitas penyelesaian konflik di desa. Dengan adanya pembekalan terhadap masyarakat, masyarakat bisa menjadi mediator atau pendamping terbatas dalam persoalan hukum di tempat mereka," ujar Myrna.

Program ini sendiri merekrut dua orang di tiap desa yang masuk ke dalam program Desa Peduli Gambut di Riau. Nantinya masyarakat ini juga akan dispesialisasi menjadi mediator dan para legal di desanya masing-masing.

"Pelatihan ini pelatihan awal dan akan dilangsungkan dalam lima hari. Nanti akan ada pelatihan lanjutan yang akan dilakukan di Desember atau Januari nanti," terang Myrna.

"Dengan adanya pembekalan ini, masyarakat diharapkan secara mandiri bisa menangani konflik terkait SDA di lingkungannya. Sehingga restorasi gambut di daerah tersebut bisa berjalan dengan lebih baik," tambahnya.(mcr)