JURNALMADANI - Direktur Eksekutif Asosiasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Seluruh Indonesia (ASKOMPSI) melakukan visitasi terhadap Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka verifikasi ASKOMPSI Digital Leadership Government Award (ADLD Award). Kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penilaian kepemimpinan transformasi digital yang dijalankan Pemerintah Provinsi Riau.
Direktur Eksekutif ASKOMPSI, Eddy Santoso, mengatakan bahwa penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, tetapi juga memastikan implementasi transformasi digital benar-benar memberikan dampak terhadap kualitas pelayanan publik. Tim penilai melakukan serangkaian verifikasi guna melihat sejauh mana digitalisasi telah diterapkan secara nyata di lingkungan pemerintahan.
"ASKOMPSI Digital Leadership Government Award atau ADLD Award adalah ajang penghargaan nasional di Indonesia yang bertujuan mengapresiasi kepemimpinan transformasi digital di lingkungan pemerintah daerah. Penghargaan ini secara khusus diberikan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) yang dinilai inovatif dan mampu berperan sebagai penggerak utama dalam mewujudkan Pemerintah Digital," katanya saat melakukan zoom meeting di Kantor Gubernur Riau, Pekanbaru, Kamis (30/07/2026).
Dijelaskan, penghargaan tersebut telah memasuki penyelenggaraan kelima dan menjadi tolok ukur komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis digital. Penilaian dilakukan melalui proses yang komprehensif agar hasilnya objektif dan sesuai kondisi di lapangan.
"Ini juga award yang kelima kali yang diberikan kepada Sekretaris Daerah berkinerja digital terbaik tingkat nasional. Jadi hari ini kami melakukan visitasi yang dibagi dengan tiga sesi, mulai dari verifikasi dokumen digitalisasi daerah, dialog bersama jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dan diskusi mendalam bersama Sekretaris Daerah (Sekda)," jelasnya.
Selain melakukan verifikasi dokumen dan berdiskusi dengan perangkat daerah, tim ASKOMPSI juga menilai efektivitas pelayanan digital dari perspektif masyarakat. Langkah tersebut dilakukan agar hasil penilaian tidak hanya berdasarkan laporan administrasi semata.
"Kami akan mewawancarai masyarakat yang sedang mengurus perizinan di Dinas PTSP. Dengan begitu, kami bisa menilai sejauh mana digitalisasi dapat diterapkan," ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, menuturkan bahwa pihaknya telah menghadirkan sejumlah kepala perangkat daerah yang selama ini menjadi pelaksana transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik. Ia menambahkan, Pemprov Riau sudah menjadikan digitalisasi komitmen yang diterapkan untuk mempermudah masyarakat.
"Hari ini saya didampingi oleh Kepala OPD yang khususnya mereka telah melakukan digitalisasi didalam pelayanan publik di Provinsi Riau. Sehingga tujuan dari pemerintahan digital yang berbasis dari Sistem Pelayanan Perizinan Elektronik (SPPE) yang menjadi konsen kita bersama sangat siap kami jalankan di Pemerintah Provinsi Riau," tuturnya.
Diterangkan, seluruh dokumen pendukung yang menjadi bagian dari penilaian telah disampaikan kepada tim asesor. Ia berharap proses visitasi mampu memberikan gambaran utuh mengenai kesiapan Pemerintah Provinsi Riau dalam mengembangkan pemerintahan digital.
"Ada beberapa hal mungkin yang secara dokumen sudah kami submit yang menjadi kebutuhan dan penilaian. Kita berharap bahwa hari ini bisa terkonfirmasi dengan baik sehingga dapat meyakinkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau baik secara regulasi, dokumen, dan implementasinya berdampak kepada pelayanan masyarakat," terangnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar memenuhi indikator penilaian. Tetapi menjadi komitmen jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel.
"Sehingga, hal tersebut dapat dirasakan masyarakat dan selaras dengan tujuan dari pemerintahan digital. Kami dari Pemprov Riau sangat komitmen mempersiapkan pemerintahan berbasis digital," tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan transformasi digital akan diukur dari manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudahan mengakses layanan pemerintah diharapkan mampu meningkatkan kepuasan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
"Dengan mempunyai kemudahan dalam pelayanan, pada akhirnya tumbuh kepercayaan kembali masyarakat kepada pemerintah daerah maupun pusat," pungkas Sekda Syahrial Abdi.(mcr)
.jpg)