JURNALMADANI – Delapan fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Perubahan APBD (RAPBD-P) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat paripurna tersebut, berbagai persoalan menjadi sorotan anggota DPRD, mulai dari ketergantungan terhadap dana transfer, struktur belanja daerah, defisit anggaran, potensi tunda bayar, pemerataan pembangunan, infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga persoalan kelistrikan.
Pandangan umum fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna Keempat Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026 yang dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., di ruang rapat paripurna DPRD Kepulauan Meranti, Minggu (27/9/2026) malam.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, mengatakan pandangan umum fraksi merupakan tahapan lanjutan setelah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan Nota Keuangan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
“Setelah Nota Keuangan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 disampaikan pemerintah daerah, tahapan selanjutnya adalah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD,” kata Khalid.
Tahapan tersebut mengacu pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019, khususnya Pasal 9 ayat (3) huruf a angka II.
Paripurna juga dilaksanakan berdasarkan Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13/Kpts-DPRD/BM/IX/2026 tentang Perubahan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
Delapan fraksi menyampaikan pandangan melalui juru bicara masing-masing. Fraksi PDI Perjuangan disampaikan H. Atan, Fraksi PAN oleh Suzami, Fraksi PKB Plus PSI oleh H. Idris, M.Si., Fraksi Golkar oleh Elvira Nindia Fradista, S.H., Fraksi Gerindra oleh Mulyono, S.E., M.I.Kom., Fraksi NasDem oleh Rosihan Afrizal, S.H., Fraksi PKS oleh Pazrul Amraini, S.Pd.I., serta Fraksi PPP Demokrat oleh Suji Hartono, S.E.
PDIP: Setiap Rupiah APBD Harus Jelas Manfaatnya
Fraksi PDI Perjuangan menilai perubahan APBD tidak boleh sekadar menjadi ruang untuk menggeser atau menyesuaikan angka anggaran. Perubahan APBD harus menjadi instrumen untuk merespons perkembangan kondisi daerah dan kebutuhan masyarakat.
“Setiap rupiah APBD harus memiliki manfaat yang jelas, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata H. Atan.
PDIP memberi perhatian terhadap struktur pendapatan daerah. Dalam perubahan APBD, pendapatan direncanakan sebesar Rp1.123.703.571.699,18 atau bertambah Rp2.978.101.488,18 dibandingkan APBD murni.
Ketergantungan terhadap pendapatan transfer dinilai menunjukkan ruang fiskal Meranti masih perlu diperkuat. Pemerintah daerah didorong mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui potensi pajak, retribusi dan pengelolaan aset dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat.
Pada sisi belanja, PDIP meminta pemerintah tetap berpegang pada skala prioritas, khususnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, perlindungan sosial, pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat.
Pembangunan juga diminta dilakukan secara merata agar tidak terkonsentrasi di wilayah tertentu. Seluruh kecamatan dan kawasan kepulauan harus memperoleh porsi pembangunan sesuai kebutuhan.
PDIP turut menyoroti defisit perubahan APBD sebesar Rp2.417.500.279,82. Pemerintah diminta menjelaskan secara transparan mekanisme penutupan defisit melalui pembiayaan daerah dan memastikan pelaksanaannya sesuai ketentuan.
PAN Soroti Dominasi Belanja Operasi
Fraksi PAN memberi perhatian terhadap komposisi belanja daerah. Berdasarkan postur perubahan APBD yang disampaikan, belanja operasi tercatat sekitar Rp930 miliar atau 82,5 persen, sedangkan belanja modal sekitar Rp89 miliar atau 7,9 persen.
PAN meminta pemerintah mengevaluasi belanja yang dinilai tidak memberikan dampak langsung dan terukur kepada masyarakat. Belanja yang tidak produktif diharapkan dapat ditekan dan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan publik.
“Masyarakat membutuhkan jalan yang layak, jembatan yang aman, pelabuhan yang berfungsi, fasilitas kesehatan yang memadai, sekolah yang berkualitas, sanitasi yang baik, serta infrastruktur yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata Suzami.
PAN juga meminta pengurangan belanja daerah sekitar Rp36,29 miliar dilakukan secara transparan. Rasionalisasi anggaran tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan publik maupun mengganggu target pembangunan.
Fraksi tersebut turut mencermati defisit sekitar Rp2,41 miliar yang ditutup melalui pembiayaan netto sekitar Rp2,66 miliar dari SiLPA tahun sebelumnya.
Pemerintah diminta memastikan penggunaan SiLPA dilakukan secara cermat sehingga tidak menimbulkan persoalan baru, terutama terkait tunda bayar maupun kewajiban kepada pihak ketiga.
PKB Plus PSI Soroti Konektivitas Antarpulau
Fraksi PKB Plus PSI melalui H. Idris, M.Si., mencermati struktur pendapatan daerah yang masih didominasi dana transfer sekitar Rp889 miliar, sementara PAD berada di kisaran Rp224 miliar.
Fraksi tersebut mendorong optimalisasi PAD secara terukur dan inovatif tanpa memberikan beban berlebihan kepada masyarakat kecil. Sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi juga dinilai perlu terus diperkuat.
Pada sisi belanja, PKB Plus PSI mendukung rasionalisasi untuk menjaga kesehatan keuangan daerah. Namun, sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur konektivitas antarpulau diminta tidak menjadi korban pemangkasan.
Belanja modal sekitar Rp89 miliar diharapkan diarahkan pada proyek-proyek infrastruktur yang benar-benar mendesak dan memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Fraksi tersebut juga meminta pelaksanaan anggaran pada sisa tahun 2026 dilakukan secara disiplin dan tepat waktu agar capaian program dapat dioptimalkan serta SiLPA dapat dikendalikan.
Golkar Soroti Jalan dan Persoalan Kelistrikan
Fraksi Golkar melalui Elvira Nindia Fradista, S.H., meminta peningkatan PAD dilakukan secara berkesinambungan guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Penyerapan anggaran juga dinilai harus memberikan dampak terhadap pembangunan sekaligus menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Golkar menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh kecamatan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang menjadi salah satu penunjang utama aktivitas masyarakat.
“Program pembangunan haruslah merata dan berkeadilan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama infrastruktur jalan yang merupakan urat nadi bagi masyarakat,” kata Elvira.
Selain infrastruktur, Golkar meminta peningkatan mutu pendidikan beserta sarana dan prasarananya.
Persoalan kelistrikan yang belakangan dikeluhkan masyarakat akibat pemadaman juga diminta mendapat perhatian pemerintah daerah melalui koordinasi dengan pihak terkait.
Dengan waktu pelaksanaan APBD Perubahan 2026 yang semakin terbatas, Golkar mendorong pembahasan dan pengesahan segera dituntaskan agar program prioritas dapat direalisasikan.
Gerindra Ingatkan Risiko Tunda Bayar
Fraksi Gerindra melalui Mulyono, S.E., M.I.Kom., memberikan perhatian terhadap waktu penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2026.
Gerindra menilai penyampaian rancangan tersebut terlambat sehingga waktu DPRD untuk mendalami, menganalisis dan membahas rancangan anggaran menjadi lebih terbatas.
Fraksi tersebut juga mempertanyakan dampak kebijakan efisiensi dan pergeseran anggaran sepanjang 2026. Pergeseran anggaran yang terlalu sering diminta menjadi bahan evaluasi terhadap kualitas perencanaan anggaran.
Gerindra mencermati pendapatan daerah sekitar Rp1,123 triliun dan belanja sekitar Rp1,126 triliun sehingga terdapat defisit sekitar Rp2,41 miliar.
Meski defisit tersebut masih menjadi bagian dari struktur pembiayaan perubahan APBD, Gerindra mengingatkan pemerintah agar memperhitungkan seluruh kewajiban daerah secara cermat guna menghindari tekanan fiskal dan tunda bayar.
“Fraksi Partai Gerindra mengingatkan agar dalam melaksanakan Perubahan APBD Tahun 2026 lebih selektif dengan memperhatikan belanja yang lebih prioritas untuk kepentingan masyarakat,” kata Mulyono.
Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar kewajiban yang belum terbayarkan pada APBD 2026 dapat diminimalkan sehingga tidak menjadi beban pada tahun anggaran berikutnya.
Gerindra juga menyoroti target pendapatan BLUD RSUD dan Puskesmas. Target pendapatan BLUD RSUD disebut mengalami penurunan sekitar Rp42 miliar dibandingkan realisasi pendapatan 2025 yang mencapai lebih dari Rp48 miliar. Sementara target pendapatan BLUD Puskesmas juga disebut turun lebih dari Rp1 miliar dibandingkan APBD murni 2026.
Pengelolaan BLUD diminta lebih efektif agar secara bertahap mampu menopang kebutuhan operasional pelayanan kesehatan.
Gerindra juga mendorong agar anggaran bagi guru di bawah naungan Kementerian Agama tetap tersedia sesuai kemampuan keuangan daerah. Program beasiswa juga diminta dipertahankan.
Dengan waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang tersisa kurang dari tiga bulan, seluruh dokumen kegiatan diminta dipersiapkan sejak awal agar pelaksanaan program dan penyerapan anggaran dapat berjalan optimal.
NasDem Minta TPP, Honor dan Gaji Desa Tepat Waktu
Fraksi NasDem melalui Rosihan Afrizal, S.H., meminta target pendapatan daerah disusun secara realistis dan didukung sistem serta sumber daya manusia yang memadai.
NasDem juga meminta pemerintah cermat menyeimbangkan belanja wajib, belanja pilihan dan belanja hibah sesuai ketentuan dan kemampuan fiskal daerah.
Pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan publik diminta tetap menjadi sektor prioritas dalam proses rasionalisasi anggaran.
NasDem juga menyoroti kewajiban pemerintah daerah terhadap pembayaran TPP pegawai, honor daerah dan gaji desa.
Pembayaran diminta dilakukan tepat waktu karena tidak hanya menyangkut hak penerima, tetapi juga berkaitan dengan perputaran ekonomi masyarakat.
“Setiap rupiah dana APBD Kepulauan Meranti betul-betul digunakan untuk kebutuhan prioritas masyarakat dengan perencanaan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Rosihan.
Fraksi NasDem juga meminta pengelolaan APBD dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan mudah diawasi masyarakat.
PKS Minta Kepastian Anggaran untuk 12 Bulan
Fraksi PKS melalui Pazrul Amraini, S.Pd.I., meminta pemerintah memastikan ketersediaan anggaran untuk PNS, PPPK, PPPK Paruh Waktu, tenaga outsourcing serta Dana Desa selama 12 bulan pada 2026.
Kepastian penganggaran tersebut dinilai penting karena berkaitan dengan keberlangsungan pelayanan pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat.
PKS juga meminta pemerintah mulai membenahi perencanaan APBD 2027 dengan menyelaraskan pendapatan dan belanja sehingga persoalan defisit dan potensi tunda bayar dapat diminimalkan.
“Fraksi PKS pada prinsipnya mendukung perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Kepulauan Meranti dengan syarat setiap perubahan harus berorientasi pada asas manfaat, tepat sasaran, terukur dan berdampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik,” kata Pazrul.
PKS mengingatkan agar tidak ada anggaran yang hanya mengejar serapan secara administratif tetapi lemah dari sisi manfaat bagi masyarakat.
PPP Demokrat Tekankan Infrastruktur, Kesehatan dan Beasiswa
Fraksi PPP Demokrat melalui Suji Hartono, S.E., meminta pemerintah menjaga rasionalitas anggaran berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Program yang dinilai tidak memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat diminta dievaluasi sehingga ruang fiskal dapat diarahkan kepada kebutuhan yang lebih mendesak.
“Program kegiatan yang tidak berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat harus mampu dihilangkan,” kata Suji Hartono.
PPP Demokrat juga meminta pemerintah lebih proaktif menggali potensi pendapatan daerah untuk memperkuat ketahanan fiskal sekaligus mengurangi risiko defisit pada masa mendatang.
Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan dan sarana penunjang lainnya diminta tetap dialokasikan untuk menjaga konektivitas antarwilayah di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Di sektor kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana serta ketersediaan obat-obatan juga menjadi perhatian.
Bantuan hibah dan bantuan sosial bagi masyarakat rentan, termasuk keluarga prasejahtera dan pekerja sektor informal, turut didorong untuk dipertahankan. Demikian pula program beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa dengan pengelolaan yang akuntabel.
Pendapatan Rp1,123 Triliun, Defisit Rp2,41 Miliar
Secara keseluruhan, postur Ranperda Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026 mencatat pendapatan daerah sebesar Rp1.123.703.571.699,18 dan belanja sebesar Rp1.126.121.071.979.
Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp2.417.500.279,82.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui pembiayaan daerah, dengan penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.
Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, mengatakan seluruh pandangan, kritik dan masukan yang disampaikan delapan fraksi akan menjadi bagian dari proses pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026.
Setelah penyampaian pandangan umum fraksi, pembahasan akan berlanjut sesuai mekanisme DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti hingga Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 memperoleh keputusan. (*)
.jpg)