PEKANBARU - Direktur Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Supriyanto mengatakan tahun ini ada empat Kabupaten/Kota di Provinsi Riau yang mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan perpustakaan, termasuk Kabupaten Rokan Hulu sebesar Rp 2,3 Miliar, Kota Pekanbaru Rp 3,7 Miliar, Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Dumai masing-masing sebesar Rp 304 juta.
“Kami berharap dengan adanya DAK ini, peran perpustakaan di Kabupaten/Kota dapat berkontribusi dalam peningkatan literasi, perluasan informasi dan penciptaan peluang usaha bagi masyarakat melalui kegiatan inklusi sosial,” ujarnya.
Demikian disampaikan dalam Rapat Stakeholder Provinsi Riau 2022 di Hotel Grand Zuri, Kamis (7/7/2022).
Pada tahun 2018, Perpusnas melaksanakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Kemudian, untuk meningkatkan pemanfaatan jasa oleh masyarakat sesuai kebutuhan.
“Ketiga, kami berharap dengan program ini dapat membangun komitmen dan dukungan dari Stakeholder untuk transformasi perpustakaan yang berkelanjutan,” kata Supriyanto.
Kemudian pada tahun 2020, program inklusi sosial ini menjadi program prioritas nasional dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2020 – 2024.
Kemudian pada tahun 2022, kegiatan ini akan dilaksanakan di 33 provinsi secara tatap muka yang terbagi dalam lima gelombang yang masing-masing dilaksanakan di enam hingga tujuh provinsi di Indonesia.
Rapat pemangku kepentingan ini berdasarkan Undang-Undang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, yang menjelaskan bahwa perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan sumber daya manusia. Seluruh masyarakat berhak mengakses layanan dan menggunakan fasilitas perpustakaan.
“Kegiatan ini untuk mempertemukan para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun literasi masyarakat. Dari segi program, SDM, regulasi dan dalam peningkatan sarana prasarana perpustakaan,” jelasnya.
Dari kerjasama ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, serta mendorong terlaksananya tugas pokok, fungsi dan tujuan masing-masing stakeholder.
Selanjutnya melalui program ini diharapkan tersedianya landasan kebijakan yang diperlukan untuk pelaksanaan program, terbentuknya kerjasama dan jejaring antar perpustakaan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dengan pemangku kepentingan. Serta perluasan program melalui replikasi, transformasi perpustakaan secara mandiri dan berkesinambungan.
“Jika ekosistem berjalan dengan baik, maka peran semua pemangku kepentingan akan lebih jelas, saling terkait dan sinergis satu sama lain. Sehingga proses membangun SDM akan lebih optimal,” kata Supriyanto.
Ke depan, literasi melalui pendidikan sekolah perlu dilengkapi dengan program literasi untuk orang dewasa. Program literasi ini nantinya akan bermanfaat dan memberikan bekal untuk perlengkapan pendidikan sekolah. (mcr)
